Bagaimana Aku (Terpaksa) Golput

Hai, Assalamualaikum.
Katanya Indonesia harus 100% memilih, tapi maafkan aku Indonesia karena nggak bisa memenuhi kewajibanku sebagai warganegara.

Tahun 2014 adalah pertama kalinya aku ikut Pilpres. Terbayang euforia saat itu sama meriahnya dengan saat ini. Meskipun harus diakui bahwa rasanya tahun ini suhunya lebih panas, sikut-sikutan antar timses lebih tajam. Mungkin seiring dengan semakin banyaknya pengguna dan penggunaan medsos yang bikin komentar kebencian, hoax, dan segalanya jadi lebih mudah menyebar. Karena di jaman sekarang orang yang otaknya kurang berespun sudah pada punya akun medsos. Coba bandingkan dengan tahun 2008. Mungkin yang pakai media sosial nggak begitu banyak, tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa mereka yang berselancar di dunia maya saat itu setidaknya orang yang berpendidikan.

Mau curhat dikit, kemarin ada ibu-ibu yang mention aku di IG dengan kata-kata yang tidak sopan, aku shock dong. Nyoba berpikir jernih dan lihat lagi apa yang aku tulis, dan masih belum mengerti kenapa dia sampai mention aku seperti itu. Akhirya, setelah beberapa menit kemudian dia mention aku lagi, dan bilang sori karena salah mention. Hoaaa.. Itu nunjukin banget kalau jaman sekarang makin banyak pengguna medsos yang 'kurang sehat'. Their fingers run faster than their brain. Sedih banget.

Okay, back to the election.

Itu kalau kita lihat dari sisi negatif, rasanya pengen masa bodoh aja sama politik. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, yah what ever they said, memilih adalah kewajiban sekaligus bentuk kepedulian kita terhadap negara ini. Membawa negara ini ke arah lebih baik atau mencegahnya menjadi lebih buruk, itu ada di tangan kita.

Lima tahun lalu, aku sebagai pemilih pemula benar-benar dibuat bingung. Bingung mau memilih siapa, bingung mau percaya yang mana. "Huaa, aku mau presiden yang cerdas kayak Pak Habibie dan tegas seperti pak Soekarno. Ada nggak? Atau pak SBY lagi aja nggak papa deh." Itu pikirku selama berbulan-bulan sejak pilpres pertama kali digaungkan di akhir  masa kepemimpinan pak SBY. Rasanya kedua capres yang baru banyak banget isu negatifnya.

Apa aku golput aja? Biar kalau ternyata yang terpilih adalah pilihan yang salah, aku tidak perlu bertanggung jawab untuk itu.

Beberapa bulan sebelum pemilu 2014, aku akhirnya jadi sadar. Bahwa ketika aku golput, justru aku lebih bersalah karena aku menyerah tanpa pernah berusaha.

Jadi aku mulai mencari tahu. Mulai dari latar belakang mereka, orang-orang di sekitar mereka, mencari tahu kebenaran dibalik isu di sekeliling mereka, hingga catatan sejarah. Lucunya, saat baru mulai mencari tahu, aku justru disuguhkan banyak hal negatf tentang mereka.

Ya, tidak ada yang sempurna diantara kedua capres. Bahkan tidak ada yang mendekati tipikal pimpinan idamanku. Tapi, setidaknya aku harus memilih yang mudhoratnya lebih sedikit. Aku harus memilih yang kurang buruk diantara yang terburu.

Lalu aku mulai mencari tahu lebih dalam dan di lebih banyak sumber. Tentu, aku tidak hanya membaca satu atau dua sumber. Terlebih aku tidak ingin banyak mempercayai yang disebar di internet. Aku harus mencari tahu sendiri.

Lalu aku sampai pada suatu kesimpulan. Yang menurutku mudhoratnya lebih sedikit. Akupun sangat yakin memilih beliau. "Mau beliau menang atau kalah, yang penting aku sudah menunjukkan satu usaha untuk satu Indonesia." Pikirku saat itu.

Empat tahun kemudian, tahun 2018, euforia pilpres kembali menggaung di seluruh negeri. Aku memutuskan untuk mencari tahu dari awal lagi. Khawatir bahwa pencarianku 4 tahun lalu ada kesalahan. Kali ini aku lebih banyak menyorot tokoh di sekitar para capres. Satu hal yang membuatku tidak memilih capres yang satunya, aku memulai mencari dari situ lagi. Khawatir pencarianku 4 tahun lalu sedikit didasari ketidaksukaan sejak awal (Karena aku tidak menyukai tokoh itu sejak TK dulu. Menurutku beliau seperti penyihir jahat), aku memulai menetralkan pikiran. Mulai bepikiran positif tentang beliau dan mencari tahu lagi, khawatir bahwa beliau tidak seburuk yang aku pikir.
Tapi hasil akhir dari pencarianku adalah, aku bangga terhadap pilihanku dulu dan tidak menyesalinya sama sekali. Dan tahun 2019pun, aku akan memilih orang yang sama.

Tidak banyak yang mengetahui pilihanku kecuali keluargaku. Karena menurutku hal teraman untuk melewati situasi yang tidak kondusive, adalah dengan tidak mengumbar pilihan. Bukannya aku takut dibully atau takut berdebat, tapi aku hanya khawatir perbedaan pendapat tidak bisa diterima oleh semua orang. Jadi aku hanya memberi tahu pilihanku jika ada orang yang mengajak diskusi sehat.

Ajaibnya, aku dan seluruh keluarga besarku dari pihak ayah memilih pilihan yang sama. Dari nenek, orang tuaku, kakak, adek, paman, tante, hingga para sepupuku. Padahal kami jarang berdiskusi atau membahas pilihan politik kami. Apalagi sampai ada hasutan atau doktrin. Nggak ada sama sekali. Tapi kami secara ajaib memilih yang sama. Kalau kau pikir kami ada keturunan apa gitu yang dekat dengan salah satu paslon, jawabannya tidak ada sama sekali. Kami orang Indonesia asli, orang bugis asli, dan tinggal jauh dari ibu kota. Mungkin kami hanya kebetulan memiliki pikiran yang sama tentang bagaimana akan bagaimana keadaan negeri ini ke depan.

Awalnya aku galau mau pulang kampung atau nggak. Karena harga tiket pesawat yang semakin mahal. Kemudian aku mendengar tentang pindah pilih. Wah, Alhamdulillah ada jalan yang lebih hemat dikantong untuk tetap melaksanakan kewajiban. Di awal Februari, masih lebih dari 2 bulan sebelum pemilu, aku berencana untuk mengurus form A5 untuk pindah pilih.

Setelah mencari tahu, aku melihat bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan form A5 adalah nama kita sudah ada di DPT. Ah, aku tidak khawatir. Namaku pasti ada, toh tahun lalu juga ada, akupun nggak pernah ada masalah administrasi sipil apapun.

Tapi kagetnya aku, saat cek di website, namaku tidak muncul di DPT. "Duh, bagaimana bisa minta pindah pilih?" Pikirku. Pokoknya fokus pertamaku adalah agar namaku bisa masuk DPT Sebelum H-60. Karena kata beberapa website yang ku baca, urus nama buat pemilu gitu cuma bisa sampai H-60 atau H-30.

Akhirnya aku menelpon KPU Kota Makassar. Menanyakan solusi untuk aku yang namanya tidak ada di DPT. Akhirnya aku diminta untuk menelpon ke bagian yang mengurus tentang DPT. Setelah menelpon dan tanya-tanya, ibu tersebut mengatakan bahwa bisa diurus, aku cukup melapor ke kelurahan.

Jadi, aku meminta kakakku untuk mengurus semua yang diperlukan. Akhirnya kakakku ke kelurahan dan di sana dikatakan bahwa butuh beberapa hari bagi mereka untuk mengurus. Jadi kakakku pulang dan disuruh datang lagi sekitar sepekan kemudain. Saat datang lagi,  kakakku diberitahu bahwa namaku memang tidak ada di DPT jadi aku tidak bisa minta form pindah pilih. Tanpa diberitahu alasannya kenapa namaku tidak ada. Kakakku diminta ke KPU langsung kalau masih mau mengurus.

Beberapa hari kemudian kakakku ke KPU. Di sana kakakku diberitahu bahwa namaku tidak ada di DPT karena saat survey untuk pemilih itu, aku tidak ada di rumah. Aku dianggap sudah pindah. Namaku tidak dapat dimasukkan ke daftar pemiilh lagi. Bisanya 5 tahun kedepan. Aku diminta menunggu aja, siapa tahu nanti bisa memilih pakai e-KTP.

Lalu aku mengetahui bahwa kita bisa memilih menggunakan e-KTP dan masuk dalam DPK. Tapi harus di kelurahan sesuai KTP.

Untuk pulang rasanya mustahil. Tiket sekali perjalanan Jakarta-Makassar harganya mencapai 1.4 jutaan untuk penerbangan paling murah saat terakhir kali cek. Bayangkan, PP hampir 3 jt untuk memperjuangkan 1 suara. Bisa ludes tabungan anak rantau ini :(

Aku tidak menyerah, masih mencari tahu di internet apa ada jalan buatku bisa memilih di tempat domisili sekarang. Bisakah mengurus form A5 tanpa nama kita masuk DPT? Bisakah memilih pakai e-KTP meskipun bukan di daerah asal?

Sampai H-7, jawabannya adalah TIDAK. Karena menurut akun twitter resmi KPU, dasar dari form A5 adalah memindahkan nama kita dari DPT kota asal ke daftar pemilih kota domisili.

Semoga 5 tahun ke depan sistemnya bisa dibenahi. Sedangkan mereka yang bertahun-tahun di luar negeri masih dapat hak suara, tapi mengapa kita yang baru setahun/dua tahun tinggal di luar provinsi, masih di dalam Indonesia harus gugur hak suaranya secara administrasi? Masa karena sedang tidak tinggal di rumah hak suara kami ditiadakan, kami juga tidak dimasukkan ke daftar pemilih di kota domisili. Kami dianggap tiada? Padahal KTP masih jadi penduduk di kota itu. Apa kami tidak diakui sebagai warga negara?

Rasanya sedih banget. Ini seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Aku mencintai negaraku, sedangkan negaraku tidak memberiku hak untuk menunjukkan kepedulianku.

Ya! Aku kehilangan hal pilihku tahun ini. Dan sedihnya, yang mengalami ini bukan cuma aku. Di twitter ada banyak yang mengalami hal yang sama. Itu yang melapor ke twitter KPU. Bayangkan berapa banyak orang yang terpaksa golput karena tuntutan hidup yang harus merantau? Jadi, bagaimana Indonesia mau 100% milih?